Demo Ojol: Istana Harap Tak Hentikan Kebutuhan Warga
Aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa, 20 Mei 2025, menjadi sorotan utama di berbagai kota di Indonesia. Menanggapi hal ini, pihak Istana Kepresidenan, melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, menyampaikan harapannya agar demo ojol tersebut tidak mengganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.
Hasan Nasbi menegaskan bahwa meskipun demo adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk ojol, namun kepentingan publik harus tetap menjadi prioritas. Ia berharap para demonstran tidak menghalangi akses masyarakat terhadap layanan penting yang disediakan oleh ojol, seperti transportasi dan pengiriman barang atau makanan.
Aksi unjuk rasa ojol ini tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga serentak di berbagai daerah seperti Palembang, Bandung, Semarang, hingga Surabaya. Para driver ojol menyampaikan beberapa tuntutan utama, termasuk meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menhub Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi.
Selain itu, para ojol juga mendesak Komisi V DPR RI untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat gabungan yang melibatkan Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan aplikator. Tuntutan lain yang disuarakan adalah maksimalisasi potongan aplikasi hanya sebesar 10 persen, serta penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang secara adil.
Istana memastikan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, telah bergerak cepat dengan siap mendengar aspirasi dan masukan dari perwakilan ojol. Hasan Nasbi menyebut bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan audiensi dengan para ojol dan terbuka untuk perbaikan aturan.
Aksi demo ini juga dibarengi dengan seruan off bid atau mematikan aplikasi secara massal, yang berlangsung di hari yang sama. Meskipun demikian, tidak semua mitra driver memilih untuk ikut serta dalam aksi off bid tersebut, sebagian tetap beroperasi demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Pemerintah berharap agar permasalahan ini dapat ditemukan solusi win-win yang menguntungkan semua pihak: bisnis aplikator tetap berjalan baik, masyarakat tetap terlayani dengan baik, dan kehidupan para driver ojol juga bisa lebih baik. Aspek teknis penyelesaian ada pada Kementerian Perhubungan.